Bagi pemegang IUHHK hutan alam pada hutan produksi yang tidak melaksanakan kewajiban penatausahaan hasil hutan atau melanggar salah satu kegiatan penatausahaan hasil hutan dikenakan sanksi administratif berupa denda sepuluh kali PSDH. Kegiatan penatausahaan hasil hutan yang wajib dilaksanakan yaitu Laporan Hasil Cruising, RKT, Tebangan, Laporan Hasil Produksi, membayar PSDH atau DR, kelengkapan dokumen SKSKB, FA-KB dan FA-KO.
Sebagai upaya menertibkan pelaksanaan penatausahaan hasil hutan dan optimalisasi PNBP tersebut, maka Kementerian Kehutanan (c.q Dirjen BUK) memberikan surat edaran kepada Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten serta Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi agar melakukan inventarisasi IUPHHK pada wilayah kerja masing-masing yang “melakukan pengesahan LHP-KB yang periode sebelumnya belum dibayar lunas PSDH dan atau DR”. Apabila ditemukan adanya pengesahan LHP-KB yang periode sebelumnya belum dibayar lunas PSDH dan atau DR, maka diinstruksikan agar kepala dinas Kabupaten atau kota agar memproses sanksi administratif selain denda 10 kali PSDH juga pemberhentian P2lhp yang melakukan pelanggaran. Sedangkan kepada Kepala balai Pemantauan Hutan Produksi diintruksikan agar memproses pencabutan kartu GANISPEL (selaku Petugas Pembuat LHP) dan pencabutan kartu WAS-GANISPEL (selaku P2LHP).
Jakarta, September 2011
Kepala Pusat
u.b.
Kepala Bidang Pemberitaan dan Publikasi
B I N T O R O
NIP.19580816 199003 1 001
Note : Debt for Nature Swap (DNS) adalah pengalihan hutang yang digunakan untuk membiayai program konservasi keanekaragaman hayati dan hutan tropis. Kesepakatan ini diatur dalam US Tropical Forest Conservation Act (TFCA), dimana Pemerintah Amerika dapat mengalihkan hutang dari negara-negara yang memiliki hutan tropis untuk tujuan konservasi hutan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar